Utang Luar Negeri RI Turun Jadi Rp 7.192 T pada Februari 2025

Ilustrasi Dolar-Rupiah Foto: ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Bank Indonesia (BI) mencatat posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2025 menurun, yakni sebesar USD 427,2 miliar atau Rp 7.192,3 triliun (kurs dolar hari ini Rp 16.836 per dolar AS. Angka ini turun dibandingkan dengan posisi ULN pada Januari 2025 sebesar USD 427,9 miliar.

Secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 4,7 persen (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan 5,3 persen pada Januari 2025. Perkembangan tersebut berasal dari perlambatan pertumbuhan ULN sektor publik dan kontraksi pertumbuhan ULN sektor swasta.

"Posisi ULN Februari 2025 juga dipengaruhi oleh faktor penguatan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk Rupiah," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso melalui keterangan resmi, Kamis (17/4).

Ramdan mengatakan, posisi ULN pemerintah menurun. Pada Februari 2025 posisinya tercatat sebesar USD 204,7 miliar, turun dibandingkan dengan posisi pada Januari 2025 yang tercatat sebesar USD 204,8 miliar. Secara tahunan, ULN pemerintah tumbuh 5,1 persen (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada Januari 2025 sebesar 5,3 persen (yoy).

Perkembangan posisi ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh perpindahan penempatan dana investor nonresiden dari Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen investasi lain seiring dengan tetap tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.

"Pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden dan terukur untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal," jelas Ramdan.

Ilustrasi Bank Indonesia. Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Ramdan menuturkan, sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung belanja pemerintah dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,6 persen dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (17,8 persen); Jasa Pendidikan (16,6 persen); Konstruksi (12,1 persen); Transportasi dan Pergudangan (8,7 persen); serta Jasa Keuangan dan Asuransi (8,2 persen).

"Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah," ujarnya.

Sementara itu, ULN swasta melanjutkan kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN swasta pada Februari 2025 tercatat stabil pada kisaran USD 194,8 miliar. Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,6 persen (yoy), lebih dalam dari kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 1,3 persen (yoy).

Ramdan menuturkan, perkembangan ULN swasta tersebut bersumber baik dari lembaga keuangan (financial corporations) maupun perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations), yang ​masing-masing terkontraksi sebesar 2,2 persen (yoy) dan 1,5 persen (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 79,6 persen dari total ULN swasta.

"ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,5 persen terhadap total ULN swasta," kata Ramdan.

Meski demikian, dia memastikan struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dari penurunan rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 30,2 persen pada Februari 2025, dari 30,3 persen pada Januari 2025, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 84,7 persen dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, lanjut Ramdan, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

"Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," tutup Ramdan.